Penyelenggaraan haji 2025 sudah selesai. Setelah ini, akankah Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) langsung menjadi nakhoda haji 2026?
Menteri Agama Nasaruddin Umar belum mau menjawab secara gamblang. Mengingat, RUU Haji juga masih digodok.
“Ya, sesuai dengan amanat suratnya Presiden insya Allah kita sudah bekerja sama dengan BPH untuk secepatnya menindaklanjuti Undang-Undang yang nanti akan mengatur itu kan,” kata Nasaruddin Umar usai mendampingi Presiden Prabowo bertemu Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (3/7).
Nasaruddin juga belum bisa menjawab apakah nantinya haji akan ditangani BP Haji atau bahkan, bisa berubah menjadi Kementerian Haji. Dia hanya menyebut, hal ini tidak dibicarakan selama kegiatan di Arab Saudi.
“Oh itu urusan internal Indonesia. Belum dibahas,” tutur dia.
“Kan itu kan urusan internal kita kan. Insya Allah nanti kita tunggu dari Undang-Undangnya nanti,” tambah Nasaruddin.
Sementara, Kepala BP Haji Mohammad Irfan tak berkomentar terkait hal ini. Dia mengingatkan pesan Presiden Prabowo untuk terus melakukan perbaikan.
“Kita diingatkan juga oleh Beliau bahwa tentang apa yang terjadi kemarin untuk perbaikan-perbaikan ke depannya,” kata Gus Irfan.
.
.