Artikel

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) meyakini tidak ada pemangkasan kuota haji Indonesia pada tahun 2026. Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, mengaku, tidak ada pembicaraan soal kuota haji saat bertemu dengan Pangeran Arab Saudi sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud, beberapa waktu lalu sehingga meyakini tak ada perubahan kuota, yaitu 221.000 […]

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS). Pertemuan itu digelar di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (2/7/2025). Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu terkait penyelenggaraan haji. Dalam pertemuan itu, disinggung banyaknya

Penyelenggaraan haji 2025 sudah selesai. Setelah ini, akankah Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) langsung menjadi nakhoda haji 2026? Menteri Agama Nasaruddin Umar belum mau menjawab secara gamblang. Mengingat, RUU Haji juga masih digodok. “Ya, sesuai dengan amanat suratnya Presiden insya Allah kita sudah bekerja sama dengan BPH untuk secepatnya menindaklanjuti Undang-Undang yang nanti akan mengatur

Operasional penyelenggaraan haji di Makkah berakhir ditandai pelepasan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati (KJT) Kloter 28, Jawa Barat, ke Kota Madinah, Arab Saudi. Selanjutnya, layanan haji terkonsentrasi di Madinah. “Alhamdulillah, hari ini 2 Juli pukul 16.00 waktu Arab Saudi kami melepas kloter terakhir dari Makkah menuju Madinah, yaitu kloter KJT 28, terdiri dari 402 jemaah

Walau pelaksanaan haji tidak sempurna seutuhnya, Indonesia dinilai jadi salah satu negara paling siap hadapi berbagai perubahan regulasi dalam sistem penyelenggaraan haji yang baru. “Ini menjadi bukti bahwa sistem dan kesiapan kita sudah berada di jalur yang benar,” jelas Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar. Pemerintah Indonesia berharap kerja sama bilateral, khususnya pada penyelenggaraan haji dan umrah

Badan Penyelenggara Haji (BPH) akan mengelola pelaksanaan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Pemindahan ini untuk mereformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini seiring dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk BPH yang dipimpin oleh Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun

Jakarta – Badan Penyelenggara Haji atau BPH akan meninjau durasi menetap jamaah haji di Arab Saudi, dari yang awalnya 40 hari lebih menjadi 30 hari saja di tahun depan. Pengurangan lama menetap jamaah haji dilakukan agar lebih efisien. Dikutip dari Antara pada Sabtu, 28 Juni 2025, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri BPH RI Puji Raharjo, menyampaikan bahwa efisiensi masa tinggal jemaah

 JAKARTA – Arab Saudi mulai melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 saat fase pemulangan jemaah haji 1446 H/2025 M masih berlangsung dan dijadwalkan berakhir pada 11 Juli 2025. Hal itu disampaikan Koordinator dan Supervisor (Musyrif Aam) Kantor Urusan Haji, Badr al-Sulami saat mendampingi Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdul Fattah Mashat berkunjung ke kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, bertemu dengan Deputi Bidang Hubungan Luar Negeri Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Hasan Munakirah. Keduanya mendiskusikan sejumlah hal yang terjadi pada penyelenggaraan haji 2025 sekaligus persiapan haji tahun depan. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Hilman Latief hadir didampingi

Kepala Seksi Media Center Haji (MCH) Daerah Kerja Makkah, Dodo Murtado, menyampaikan bahwa jemaah haji tertua pada pelaksanaan haji tahun ini berumur 108 tahun dan jemaah termuda berumur 17 tahun. Dikutip dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), jemaah haji reguler tahun 1446 Hijriah yang melaksanakan ibadah haji berjumlah 203.149 orang, tergabung dalam 502 kelompok terbang.