Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko menyambut baik rencana kehadiran Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi, yang berjarak sekitar 400 meter dari Masjidil Haram. Ia mengungkap sejumlah manfaat dari hadirnya Kampung Haji Indonesia. Pertama, dapat mengintegrasikan jemaah haji dan umrah asal Indonesia. “Mulai dari akomodasi, katering, hingga pusat informasi dan kesehatan yang spesifik untuk […]

MENTERI Agama Nasaruddin Umar mengatakan kuota haji Indonesia untuk musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi belum ditentukan secara resmi. Namun, kata dia, Pemerintah Arab Saudi memberikan sinyal akan mempertahankan bahkan menambah kuota haji untuk Indonesia. “Kuota tahun depan itu nanti akan ditentukan pada saatnya. Tetapi isyarat-isyarat awal, Pemerintah Saudi insyaallah tetap akan mempertahankan minimum kuota yang ada sekarang.

Pencucian Ka’bah merupakan sunah Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wasallam, dilakukan Nabi saat menaklukkan Kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Pencucian oleh Nabi merupakan bagian dari pembersihan Ka’bah dari segala bentuk kemusyrikan dan mengembalikan ke fungsi asalnya sebagai pusat ibadah tauhid. Upacara pencucian Ka’bah dilakukan setiap tahun oleh pemerintah Arab Saudi pada pertengahan bulan Muharam, bulan

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) meyakini tidak ada pemangkasan kuota haji Indonesia pada tahun 2026. Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, mengaku, tidak ada pembicaraan soal kuota haji saat bertemu dengan Pangeran Arab Saudi sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud, beberapa waktu lalu sehingga meyakini tak ada perubahan kuota, yaitu 221.000

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS). Pertemuan itu digelar di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (2/7/2025). Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu terkait penyelenggaraan haji. Dalam pertemuan itu, disinggung banyaknya

Penyelenggaraan haji 2025 sudah selesai. Setelah ini, akankah Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) langsung menjadi nakhoda haji 2026? Menteri Agama Nasaruddin Umar belum mau menjawab secara gamblang. Mengingat, RUU Haji juga masih digodok. “Ya, sesuai dengan amanat suratnya Presiden insya Allah kita sudah bekerja sama dengan BPH untuk secepatnya menindaklanjuti Undang-Undang yang nanti akan mengatur

Operasional penyelenggaraan haji di Makkah berakhir ditandai pelepasan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati (KJT) Kloter 28, Jawa Barat, ke Kota Madinah, Arab Saudi. Selanjutnya, layanan haji terkonsentrasi di Madinah. “Alhamdulillah, hari ini 2 Juli pukul 16.00 waktu Arab Saudi kami melepas kloter terakhir dari Makkah menuju Madinah, yaitu kloter KJT 28, terdiri dari 402 jemaah

Walau pelaksanaan haji tidak sempurna seutuhnya, Indonesia dinilai jadi salah satu negara paling siap hadapi berbagai perubahan regulasi dalam sistem penyelenggaraan haji yang baru. “Ini menjadi bukti bahwa sistem dan kesiapan kita sudah berada di jalur yang benar,” jelas Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar. Pemerintah Indonesia berharap kerja sama bilateral, khususnya pada penyelenggaraan haji dan umrah

Badan Penyelenggara Haji (BPH) akan mengelola pelaksanaan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Pemindahan ini untuk mereformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini seiring dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk BPH yang dipimpin oleh Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun

Jakarta – Badan Penyelenggara Haji atau BPH akan meninjau durasi menetap jamaah haji di Arab Saudi, dari yang awalnya 40 hari lebih menjadi 30 hari saja di tahun depan. Pengurangan lama menetap jamaah haji dilakukan agar lebih efisien. Dikutip dari Antara pada Sabtu, 28 Juni 2025, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri BPH RI Puji Raharjo, menyampaikan bahwa efisiensi masa tinggal jemaah